Mata Berita

Pembangunan Apartemen Dewan diBatalkan DPR

Pembangunan Apartemen Dewan diBatalkan DPR
Pembangunan Apartemen Dewan diBatalkan DPR

Pembangunan Apartemen Dewan diBatalkan DPR -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membatalkan wacana untuk pembangunan apartemen untuk anggota dewan. Ketua DPR Setya Novanto membicarakan pertimbangan buat membatalkan proyek apartemen sebab rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan masih pantas ditempati.

Selain itu, Kata setnov, proses mengembalikan tanah bekas rumah jabatan anggota DPR ke Sekretaris Negara harus melalui waktu yang panjang. Rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami pun dianggap cukup dekat juga terjangkau dari gedung DPR.

“Nah untuk itulah sudah putuskan tidak perlu kita membangun atau menyewa apartemen dan itu sudah final kita putuskan bersama,” kata Setnov di komplek parlemen, senayan,jakarta.

Setnov sudah membahasnya dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah untuk membatalkan pembangunan apartemen. Mereka berdua mendukung usulah itu. Fahri adalah ketua Tim pengkajian rencana Revitalisasi Komplek Senayan.

“Pak Fahri salah satu ketua tim di dalam pembangunan saya diskusikan bahwa perlu pertimbangan untuk membangun apartemen dikarenakan tempat Ululjami maupun kalibata yang di tempati anggota DPR yang dini sudah ada itu kalau itu dikembalikan itu prosesnya snagat panjang,”tegasnya.

Sebab wacana gedung baru DPR, Setnov meminta usulan itu di bicarakan. Karena, gedung ini mempunyai kafasitas untuk bisa menampung semua anggota DPR dan juga 7 tenaga dan staf ahli mereka.

Dan juga komplek yang sudah di bangun cukup lama. Itulah yang disampaikan oleh tim ketuanya pak fahri adalah memang situasional di waktu sekarang ini tempat daripada gedung yang sekarang inihanya bisa muat dalam jumbla yang sangat minim,”ujar Setnov.

Dengan adanya kapasitas 800-1400 dan sekarang ini 7 daripada tenaga ahli belum lagi alat-alat da itu yang disampaikan kepada saya minta dipertimbangkan untuk bisa di pertibangkat lagi,”pungkasnya.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton sihombing memberikan penjelasan tetang pembangunan gedung baru DPR. Anton mengucapkan, dengan pembangunan gedung baru DPR membutuhkan pengeluaran sebesar Rp 320,44 miliar.

“Biayanya itu 300 bangunan gedung Rp 320,44 miliar kalau untuk gedung,” kata Anton.

Pengeluaran pembangunan gedung, kata Anton, mau masuk pengeluaran di APBN 2018 SPR sebesar RPp 5,7 triliun. Pembangunan gedung baru ini adalah proyek multiyears.

“(APBN) 2018 dong. Kan pagu indikatif kita Rp 5,7 triliun itu,” jelasnya.

Daripada untuk pembangunan gedung, Anton mengatakan anggaran Rp 5,7 triliun dan dialokasikan buat pembangunan alun-alun demokrasi. Dan juga ada lokasi anggaran pembangunan alun-alun demokrasi sebanyak Rp 280 miliar. Sampai hingga dijumplahkan, anggaran yang dipergunakan untuk proyek gedung baru DPR plus alaun-alun mencapai 601 miliar.

“Bagian alun-alun demokrasi Rp 280 miliar. jadi semuahnya Rp 601 miliar,”habisnya